Presiden AS Joe Biden Menghadiri Debat Presiden Pertama yang Diselenggarakan oleh CNN di Atlanta, Georgia, AS pada 27 Juni 2024.
Jakarta, CNBC Indonesia – Amerika Serikat (AS) mengucurkan jutaan dolar investasi serta sederet aturan untuk ‘menjegal’ China dalam pengembangan industri kecerdasan buatan (AI).
Namun, upaya AS dinilai tidak membantu “perkembangan yang sehat” bagi industri teknologi AI. Malah, upaya pemerintahan Joe Biden akan menimbulkan perpecahan dalam hal tata kelola global, kata perwakilan China untuk PBB.
Bulan lalu, AS mengeluarkan rancangan peraturan yang melarang atau mewajibkan pemberitahuan atas investasi tertentu dalam AI dan sektor teknologi lainnya di China. Biden berdalih teknologi AI yang dikembangkan China dapat mengancam keamanan nasional AS.
“Kami dengan tegas menentang sanksi-sanksi ini,” kata Duta Besar China untuk PBB Fu Cong ketika ditemui setelah Majelis Umum PBB, dikutip dari Reuters, Selasa (2/7/2024).
Resolusi PBB tersebut menyerukan kepada komunitas internasional untuk menyediakan dan mendorong lingkungan bisnis yang adil, terbuka, inklusif, dan non-diskriminatif di seluruh siklus hidup sistem kecerdasan buatan yang aman, terjamin, dan dapat dipercaya.
Fu mengatakan tindakan AS tidak mendorong lingkungan bisnis yang inklusif dan dia mendesak pemerintahan Biden untuk membatalkan keputusannya.
“Kami tidak percaya bahwa posisi atau keputusan pemerintah AS akan membantu perkembangan teknologi AI yang sehat, dan lebih jauh lagi akan memecah belah dunia dalam hal standar dan aturan yang mengatur teknologi AI,” katanya.
Departemen Keuangan AS menerbitkan peraturan yang diusulkan setelah Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Agustus lalu sebagai bagian dari langkah untuk mencegah teknologi AS membantu Tiongkok dalam pengembangan teknologi canggih dan mendominasi pasar global.
Untuk informasi lebih lanjut, bisa disaksikan video berikut: Lumpuhkan China, Joe Biden Rela Bayar Rp 1,2 Triliun.
(fab/fab)
