CEO Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) Mark Zuckerberg tiba-tiba bersuara tentang tekanan pemerintahan Joe Biden terhadap platform media sosialnya untuk menyensor konten terkait Covid-19 selama pandemi. Ia menegaskan bahwa akan melawan tekanan tersebut jika terjadi lagi di masa depan.
Dalam surat yang dikirimkan pada 26 Agustus 2024 kepada komite kehakiman di DPR AS, Zuckerberg menyatakan penyesalannya karena telah bungkam selama ini. Ia mengungkapkan bahwa pejabat senior dari pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, telah menekan timnya selama berbulan-bulan untuk menyensor konten Covid-19 tertentu. Konten yang diminta untuk dihapus termasuk konten yang berisi humor dan satir, dan pemerintah menunjukkan rasa frustasi jika tim Meta tidak patuh.
Zuckerberg meyakini bahwa tekanan dari pemerintah tersebut tidaklah benar. Ia menyesal tidak mengungkapkan hal tersebut lebih awal dan mengakui bahwa keputusan yang diambil oleh pihaknya kala itu adalah karena mengikuti perintah pemerintah AS.
Sementara itu, Gedung Putih dan Meta belum memberikan tanggapan terkait permintaan konfirmasi dari Reuters.
Surat Zuckerberg ditujukan kepada Jim Jordan, kepala komite kehakiman dari Partai Republik. Jordan menyambut baik pengakuan Zuckerberg sebagai kemenangan atas kebebasan berpendapat dan menekankan bahwa Zuckerberg telah mengakui kesalahannya dalam menyensor pengguna AS.
Zuckerberg juga menegaskan bahwa ia tidak akan mendukung pemilu tahun ini setelah sebelumnya pada pemilu 2020, ia telah menghabiskan US$ 400 juta melalui Chan Zuckerberg Initiative untuk mendukung infrastruktur pemilu. Aksinya saat itu mendapat kecaman dari berbagai kelompok masyarakat karena terlibat dalam kontestasi politik AS.
