Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada Kamis (30/5).
Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan. Baru-baru ini, laporan dari amnesty menyoroti pembelian dan penggunaan spyware oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel.
Menurut laporan tersebut, penggunaan spyware tersebut dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil dan menunjukkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Acara ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipandu oleh Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI. Beberapa pembicara terkemuka hadir untuk memberikan wawasan mendalam terkait topik tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan seminar ini dan mendorong mahasiswa untuk aktif mengikuti acara ini guna meningkatkan pemahaman tentang isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Para pembicara dalam acara ini membahas perlindungan data dan kebijakan terkait data di Indonesia, serta ancaman siber yang mungkin terjadi pada tahun 2024. Mereka juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih kuat dan kesadaran institusi dalam mematuhi rekomendasi pihak berwenang untuk mencegah kebocoran data.
Di era digital seperti sekarang, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam penyediaan jasa aplikasi penyadapan. Semua keputusan terkait penyadapan harus transparan, akuntabel, dan merupakan keputusan etis yang mempertimbangkan tujuan, ancaman, dan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
Dalam seminar ini, para pembicara telah membuka wawasan tentang pentingnya menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital. Sebagai masyarakat, kita harus turut berperan dalam menjaga keseimbangan tersebut dan mengawasi kebijakan keamanan siber demi memastikan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil.
