Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap program makanan bergizi gratis adalah bentuk investasi dan cara efektif bagi negara untuk meningkatkan gizi masyarakatnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini adalah ide yang sangat bagus dan efektif dalam meningkatkan gizi yang dilakukan oleh negara. Program ini dimulai dari usia dini dan bekerja sama dengan program makanan di sekolah,” kata Sachs dikutip pada hari Senin (8/7).
Meskipun Sachs menyadari bahwa program makanan bergizi gratis tidak murah, namun jika dilaksanakan dengan baik, program ini akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Ia juga menjelaskan beberapa dampak dan manfaat dari program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Sachs, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur, sehingga mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi yang dapat berdampak pada perkembangan gizi dan mental.
“Selain itu, program ini juga mendukung proses belajar-mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi program makanan siang gratis ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” tambahnya.
Presiden RI terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, telah mengumumkan program makanan bergizi yang akan diberikan secara gratis kepada para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI juga telah setuju untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
