Google sedang menghadapi kasus antimonopol di berbagai negara. Google dituduh melakukan tindakan melanggar hukum untuk mempertahankan dominasinya sebagai mesin pencari utama. Mereka diduga membayar perusahaan telekomunikasi, produsen HP, dan layanan browser agar menjadi mesin pencari default.
Persidangan antara Google dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) masih berlangsung. CEO Alphabet, Sundar Pichai, akan hadir di persidangan sebagai saksi. Pemerintah AS akan menginterogasinya tentang investasi perusahaan untuk mempertahankan posisi sebagai mesin pencari nomor satu.
Pemerintah AS menyatakan bahwa Google menguasai 90% pangsa pasar mesin pencari dan secara ilegal membayar mitra seperti Apple dan AT&T sebesar $10 miliar per tahun untuk tetap menguasai pasar. Dominasi Google dalam mesin pencari ini membuat mereka meraup keuntungan besar dari iklan digital, yang dianggap tidak sehat bagi persaingan.
Google membela diri dengan mengatakan bahwa kesepakatannya dengan mitra mereka mematuhi aturan yang berlaku. Mereka juga mengklaim bahwa dominasi mereka karena pengguna puas dengan kualitas layanannya. Google juga mengatakan bahwa pengguna bisa mengganti mesin pencari default jika mereka tidak puas.
Kasus Google juga meluas ke Jepang, di mana mereka sedang diselidiki atas kemungkinan pelanggaran Undang-Undang antimonopoli dalam layanan pencarian web. Komisi Perdagangan Adil Jepang (JFTC) sedang memeriksa apakah Google melanggar undang-undang dengan membuat kesepakatan dengan pembuat smartphone Android untuk tidak memasang mesin pencari saingan mereka. Mereka juga meneliti praktik Google yang memaksa pembuat smartphone Android untuk memasang aplikasi browser Google Search dan Google Chrome.
JFTC mengatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan karena persaingan yang tidak sehat, bukan karena penggunaan layanan Google yang luas. Mereka ingin mencari tahu apakah ada kesulitan bagi pengguna untuk memilih penyedia mesin pencari lainnya, terlepas dari perbaikan yang telah dilakukan.
Tampaknya masa depan Google masih belum pasti karena kasus antimonopoli yang dihadapinya.
