Pekan lalu, Robert Reid mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka. Alasannya kemudian dijelaskan dalam pernyataan yang dipublikasikan, di mana ia menyatakan kurangnya komunikasi dan transparansi dari pihak atas sebagai faktor yang memengaruhi keputusannya. Reid mengungkapkan bahwa banyak pesan dukungan yang ia terima juga dilengkapi dengan peringatan akan ketakutan akan pembalasan, mencerminkan beberapa masalah dalam keanggotaan FIA terkait tata kelola. Kepergian Reid mewakili salah satu indikasi lebih dalam dari ketegangan dalam FIA terkait masalah tata kelola, yang juga disoroti dalam surat terbuka yang diterbitkan oleh David Richards.
Peran Mohammed Ben Sulayem sebagai Presiden FIA juga menjadi sorotan dalam hal keputusan dan transparansi. Meskipun sebelumnya ia berjanji akan mendelegasikan sebagian tugas operasional kepada tim eksekutif profesional, pengkritik Ben Sulayem menganggap bahwa kekuasaan sebenarnya semakin terpusat di tangan presiden, menyebabkan kekurangan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kontroversi juga muncul terkait pengambilalihan oleh FIA terhadap penyelenggaraan Kejuaraan Rallycross Dunia, yang dianggap sebagai campur tangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh regulator balap internasional.
Reid juga mengklarifikasi sikapnya terhadap masalah lain yang diangkat oleh Richards, termasuk penandatanganan NDA yang dipaksakan menjelang pertemuan Dewan Motorsport Dunia. Kritik terhadap NDA ini juga menyoroti kekhawatiran akan kebocoran informasi dari pertemuan-pertemuan pribadi. Reid mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan kesempatan untuk mencari nasihat hukum sebelum menandatangani NDA tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi partisipasinya dalam pertemuan World Motor Sport Council.
Keseluruhan, kepergian Reid dari FIA, bersama dengan masalah tata kelola dan transparansi yang dihadapi oleh organisasi, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan prinsip dalam olahraga. Perdebatan terus berlanjut seputar peran FIA sebagai regulator dan dampak komersialnya dalam pengelolaan cabang-cabang olahraga motor, mengingat sejarah hukum dan hubungan yang terjadi di masa lalu.
