Presiden Amerika Serikat, Donald Trump baru-baru ini mengumumkan kebijakan pembaharuan tarif atas barang impor yang masuk ke negaranya. Tarif dasar sebesar 10 persen diberlakukan pada sebagian besar barang impor, sementara ‘Tarif Timbal Balik’ sebesar 32 persen diberlakukan terhadap beberapa negara, termasuk Indonesia.
Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil tiga langkah besar sejak dilantik. Dalam penjelasan dari Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, disebutkan bahwa pemahaman Presiden Prabowo terhadap dinamika geopolitik, hubungan internasional, dan perdagangan global menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah penting yang diambil Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia dengan mencalonkan Indonesia sebagai anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral seperti RCEP, OECD, dan perjanjian dagang lainnya, mengukuhkan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Presiden Prabowo juga mengutamakan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Melalui peluncuran program BPI Danantara, Indonesia diharapkan bisa lebih bersaing dalam ekspor, tidak hanya bergantung pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada impor. Semua langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan stabil Indonesia di tengah ketidakpastian global, mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan dunia.
