Luhut ungkap pentingnya GovTech dalam penanganan pajak

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas implementasi GovTech. GovTech merupakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi layanan publik, dan optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas langkah-langkah percepatan transformasi digital.

Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa BI memiliki potensi besar untuk memperkaya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui data transaksi yang dikelola oleh sistem keuangan digital. Pemanfaatan data ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan kebijakan, terutama dalam distribusi subsidi dan bantuan sosial.

Luhut juga menegaskan bahwa GovTech bukan hanya soal teknologi, tetapi juga memiliki dampak lain yang signifikan. Salah satunya adalah pengaruh GovTech terhadap kepatuhan pajak, yang merupakan tantangan besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Dengan sistem yang terintegrasi, berbasis data, dan otomatisasi, GovTech dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.

Selain itu, implementasi GovTech diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam pendanaan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Dengan penerimaan negara yang lebih optimal, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target 8%.

Luhut menekankan bahwa GovTech tidak hanya mengenai teknologi, tetapi juga tentang bagaimana membangun pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berfokus pada hasil nyata. Dengan implementasi yang tepat, GovTech diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Source link