Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menegaskan bahwa perlu segera dilakukan pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Langkah ini dianggap penting untuk mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) Mendapat Sorotan
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri menjadi perhatian dalam diskusi terbatas mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) yang berlangsung di Universitas Bakrie, Jakarta. Rizal Darma Putra berpendapat bahwa pemisahan ini akan membantu mengklarifikasi pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan.
“Dengan adanya pemisahan fungsi, kita bisa memastikan bahwa masing-masing lembaga memiliki fokus yang jelas dan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik,” ujarnya pada diskusi yang digelar pada Senin (7/10/2024).
Pentingnya Pengawasan yang Efektif dan Transparan
Selain pemisahan fungsi, pembahasan juga difokuskan pada pengawasan yang lebih baik terhadap lembaga intelijen seperti BIN. Pengawasan yang efektif dan transparan dianggap penting untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
“Pengawasan perlu dilakukan dalam tiga aspek utama, yaitu anggaran, operasi, dan regulasi,” ungkap Rizal. Namun, ia juga mengakui bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, sering menghadapi kesulitan dalam menerapkan pengawasan yang memadai terhadap lembaga intelijen.
Penguatan Peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Nasional
Muhammad Haripin, seorang peneliti BRIN, berpendapat bahwa penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional diperlukan agar koordinasi antar lembaga menjadi lebih efektif. Namun, masih banyak ego sektoral yang menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan koordinasi yang baik antar lembaga intelijen.
“Perlu ada peneguhan peran BIN sebagai koordinator guna mengurangi ego sektoral yang sering menghambat kerja sama antar lembaga,” kata Haripin.
Pola Rekrutmen dan Pendidikan yang Lebih Profesional
Selain itu, Haripin juga menggarisbawahi pentingnya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional di sektor intelijen. Menurutnya, sistem rekrutmen saat ini perlu diperbaiki agar lebih transparan dan tidak didominasi oleh satu sumber saja.
“Rekrutmen di lembaga intelijen harus dilakukan secara silent recruitment dan memperhatikan latar belakang yang lebih beragam,” tambahnya.
Ancaman Eksternal dan Penguatan Intelijen Luar Negeri
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menyoroti pentingnya memperkuat intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal. Ia mengamati bahwa ancaman eksternal semakin nyata dan kompleks, sehingga diperlukan peran intelijen luar negeri yang lebih kuat.
“Kita harus memperkuat intelijen luar negeri agar bisa mengantisipasi ancaman dari luar yang dapat mempengaruhi keamanan nasional,” tegas Aisha.
Kritik Terhadap Struktur Kelembagaan BIN
Struktur kelembagaan BIN juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Co-Founder ISDS Erik Purnama menyatakan bahwa dominasi unsur militer dalam kelembagaan BIN tidak mendukung pengembangan intelijen yang lebih modern dan adaptif.
“Banyak posisi kunci diisi oleh personel militer yang karier mereka sudah stagnan. Hal ini menurunkan kualitas dan profesionalisme lembaga,” jelas Erik.
Rekomendasi untuk Memperbaiki Struktur Intelijen di Indonesia
Para ahli dan peneliti yang hadir dalam diskusi sepakat bahwa restrukturisasi BIN harus melibatkan berbagai aspek, termasuk pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, dan peningkatan pengawasan. Struktur kelembagaan juga perlu diperbaiki agar lebih inklusif dan mengurangi dominasi dari satu pihak tertentu.
Restrukturisasi yang komprehensif ini diharapkan dapat menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, modern, dan responsif terhadap ancaman yang berkembang dengan cepat.
Kesimpulan
Diskusi ini menyoroti pentingnya pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional. Diharapkan bahwa pemisahan fungsi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas kerja intelijen di Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan nasional.
Dengan restrukturisasi BIN yang menyeluruh, diharapkan Indonesia bisa memiliki sistem intelijen yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
