Menteri Kominfo Budi Arie dalam konferensi pers terkait deklarasi Pilkada Damai dan Anti Hoaks 2024 di Jakarta, Kamis (3/10/2024). Konten berupa ujaran kebencian, fitnah, hoaks, dan leak yang berkaitan dengan Pilkada 2024 siap-siap untuk di-takedown. Sementara bagi pelaku penyebar hoaks, akan diproses di pihak berwenang jika terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum.
“Kalau soal konsekuensi hukumnya, kalau ada masalah apapun kita serahkan kepada pihak berwajib yang menangani,” ujar Budi. Kominfo menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan platform digital untuk memberantas konten-konten tersebut.
Platform digital yang terlibat antara lain Meta (Facebook, Instagram, Thread, Google, Youtube, Tiktok, Snack Video, Telegram, dan Line). Sejauh ini, Kominfo baru menemukan 6 konten hoaks terkait Pilkada 2024. Jumlah tersebut relatif kecil dan menurun dibandingkan sebelumnya.
Menurut Budi, kasus hoaks berbeda-beda setiap daerah tergantung tingkat memanasnya politik di suatu daerah. Ia mengimbau kepada kandidat dan tim yang bertarung dalam Pilkada 2024 untuk menjaga ruang digital dengan tidak melibatkan hoaks selama kampanye berlangsung.
Masa kampanye yang telah dimulai sejak Rabu, 25 September 2024, merupakan momentum yang tepat untuk menjaga ruang digital. Budi berharap hoaks bisa hilang di pertarungan Pilkada 2024.
