Kementerian Komunikasi dan Informatika bersiap untuk menghalau hoaks dalam Pilkada serentak. Dirjen IKP Kementerian Kominfo Prabu Revolusi mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan media mainstream dan platform media sosial.
Kominfo telah bertemu dengan platform media sosial untuk membicarakan mitigasi hoaks. Mereka berharap agar bukan hanya pemerintah yang aktif, tetapi juga platform-platform tersebut dapat melakukan hal yang sama.
Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus untuk memantau calon pemimpin daerah. Nama-nama peserta Pilkada akan dimasukkan ke dalam sistem dan ditandai atau di-tag.
Dengan cara tersebut, informasi tentang calon kepala daerah yang tersebar di media sosial akan dipantau secara langsung. Ketika ada hoaks atau disinformasi seputar mereka, hal tersebut dapat segera ditangani.
Prabu menyebutkan bahwa metode ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya, hoaks disaring melalui pelaporan dan baru ditangani oleh pihak terkait.
Platform akan melakukan tagging pada nama-nama calon kepala daerah yang terdaftar oleh KPU, sehingga informasi seputar mereka dapat dijaga dengan lebih baik. Akan ada tim khusus yang bertugas memantau ratusan calon pemimpin daerah tersebut, sehingga hoaks dan disinformasi dapat direspons dan ditangani dengan cepat.
Demikianlah artikel ini disajikan, semoga bermanfaat.
