Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa megathrust bukan merupakan isu baru. BMKG menyampaikan informasi mengenai megathrust ini untuk menggerakkan semua pihak agar dapat mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami dari zona tersebut.
“Sebenarnya isu megathrust bukanlah hal baru. Hal ini sudah menjadi isu yang lama. Namun mengapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk mengajak semua pihak untuk segera melakukan mitigasi dan edukasi, persiapan, serta kesiapsiagaan,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (23/8/2024).
Sebelumnya, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, telah memperingatkan bahwa gempa dari dua zona megathrust, yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal menunggu waktu.
Dwikorita menjelaskan bahwa BMKG telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap megathrust. Langkah pertama adalah memasang sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.
“InaTEWS sengaja dipasang menghadap ke arah megathrust. Awalnya, InaTEWS hadir di BMKG untuk menghadapi dan memitigasi megathrust,” jelasnya.
Langkah kedua adalah edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satunya adalah mendampingi pemerintah daerah untuk menyiapkan infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan shelter tsunami.
BMKG juga bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang berfokus pada edukasi mengenai gempa dan tsunami bagi 25 negara di Samudra Hindia.
Langkah ketiga adalah melakukan pengecekan berkala terhadap sistem peringatan dini yang telah dihibahkan kepada pemerintah daerah.
“Bunyi sirine peringatan tsunami seharusnya tanggung jawab pemerintah daerah. Namun ada kasus dimana tes sirine sering dilakukan namun sering terkendala,” ungkapnya.
Langkah keempat adalah menyebarkan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, penyebarluasan informasi sangat penting agar masyarakat dapat siap menghadapi bencana.
Meski demikian, BMKG menghadapi kendala dalam hal otonomi daerah dan kewenangan. BMKG bekerja di hulu dalam bidang teknologi dan sistem peringatan dini, sehingga peran pemerintah daerah sangat penting dalam melaksanakan mitigasi megathrust.
BMKG mengakui bahwa beberapa pemerintah daerah telah melakukan mitigasi megathrust dengan baik, namun masih banyak yang harus lebih siap. Pergantian kepala daerah menjadi tantangan karena kerap terjadi ketidaklanjutan dalam program penanganan bencana dari pemerintah sebelumnya.
Sebagai contoh, kasus gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Meskipun telah dilakukan persiapan sejak 2009, namun pergantian kepala daerah menyebabkan program mitigasi bencana tidak berlanjut dengan baik, yang akhirnya berujung pada bencana tersebut.
Tsunami setinggi 4 hingga 7 meter melanda Palu, Donggala, dan Mamuju, serta terjadi bencana likuefaksi. Korban meninggal akibat gempa dan tsunami mencapai 4.000 jiwa.
Demikianlah informasi mengenai gempa megathrust dan upaya mitigasi yang dilakukan oleh BMKG di Indonesia.
