Jakarta, CNBC Indonesia – Subsidi dan biaya energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan akan semakin membengkak pada paruh kedua tahun 2024. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan produksi minyak mentah nasional yang semakin lesu, bahkan masih di bawah target, menjadi pemicu pembengkakan subsidi dan kompensasi energi pada semester II tahun 2024 mendatang.
Dari sisi subsidi energi saja, pemerintah menganggarkan subsidi energi pada tahun 2024 sebesar Rp 186,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 113,3 trilliun dan subsidi listrik sebesar Rp 73,6 triliun. Angka ini belum termasuk besaran kompensasi energi, baik untuk BBM maupun listrik.
Kompensasi energi merupakan biaya energi yang dikembalikan oleh pemerintah kepada badan usaha penyalur karena harga jual energi diatur oleh pemerintah atau tidak mengikuti harga keekonomian. Biaya kompensasi ini termasuk pada produk BBM Pertalite, Solar bersubsidi, dan tarif listrik non-subsidi.
Meskipun diperkirakan subsidi dan kompensasi energi akan meningkat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menaikkan harga barang energi, baik BBM, LPG, maupun tarif listrik.
Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini juga tidak membaik. Salah satu indikatornya adalah penurunan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada semester I tahun 2024.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga mengalami penurunan selama tiga bulan berturut-turut, meski masih berada pada level optimis di atas 100. IKK Bank Indonesia terakhir pada Juni 2024 berada pada level 123,3, lebih rendah dari Mei 2024 sebesar 125,2, bahkan turun dari April 2024 sebesar 127,7.
Untuk membahas sejumlah kondisi ini, CNBC Indonesia mengadakan Coffee Morning Energy dengan tema “Dilema Subsidi Energi RI di Tengah Lesunya Daya Beli Warga”. Acara santai ini diselenggarakan pada Rabu, 24 Juli 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.
Acara diskusi ini akan dihadiri oleh sejumlah pembicara dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Sekretaris Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dadan Kusdiana, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin. Turut hadir Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra sebagai perwakilan dari BUMN.
Selain itu, akan diundang juga eksekutif/direksi dari badan usaha terkait dan analis serta ekonom.
Acara ini didukung oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
(dpu/dpu)
