Starlink mulai masuk ke Indonesia. Setelah mendapatkan Izin Laik Operasi (ULO), layanan tersebut sudah mulai digunakan oleh beberapa masyarakat di wilayah Bandung Barat.
Namun, ada kekhawatiran terkait kedaulatan data dan kontrol atas data pengguna di Indonesia. Menurut Pakar Keamanan Siber dari Cissrec, Pratama Persadha, penggunaan layanan komunikasi yang dimiliki oleh perusahaan asing dapat membahayakan kedaulatan digital Indonesia karena negara tidak memiliki kontrol penuh terhadap infrastruktur satelit yang dioperasikan oleh perusahaan asing.
Pratama juga menambahkan bahwa perusahaan asing seperti Starlink dapat memiliki kendali terhadap data pengguna dan informasi yang melewati jaringan mereka, yang dapat menjadi masalah jika data tersebut disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
Menurut Pratama, stasiun bumi juga penting didirikan di Indonesia agar pemerintah dapat melakukan sensor dan pemblokiran konten ilegal dari ISP dalam negeri yang bekerja sama dengan Starlink.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi telah mewajibkan Starlink menggunakan IP Address Indonesia, yang menurut Pratama adalah langkah yang tepat agar perusahaan milik Elon Musk memiliki stasiun bumi dan gateway di dalam negeri.
Meski demikian, Pratama mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pencegatan terhadap Starlink karena konsep bisnis perusahaan tersebut berbeda dengan saat bekerja sama dengan Telkomsat. Starlink sekarang melayani ritel langsung kepada masyarakat tanpa melalui backbone anak perusahaan Telkom.
Sebelumnya, konsep awal Starlink adalah masuk melalui backbone Telkomsat dan kemudian dijual kepada pengguna. Namun sekarang, masyarakat dapat langsung membeli layanan dari Starlink tanpa melalui perantara. Pratama menutup dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam hal ini.
